Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kuansing di Buka Bupati Sukarmis

RiauCitizen.com, Ekonomi - Bupati H Sukarmis membuka sosialisasi kebijakan pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan.

Sosialisasi yang ditaja oleh Kementrian Keuangan RI bekerjasama dengan Pemkab Kuansing ini dihadiri seluruh kepala desa dan seluruh camat se-Kuansing, yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Abdoerrauf Telukkuantan, Jumat (3/7/15) kemarin.

Selain dihadiri Bupati Sukarmis, hadir Menteri Keuangan RI diwakil Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dan Anggota DPR RI, Idris Laena dan sejumlah perwakilan dari Kemendagri dan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

Kemudian, hadir pula Sekda H Muharman dan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kuansing serta para kepala desa se-Kuansing.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sukarmis mengapresiasi kehadiran dari Dirjen Kementrian Kuaangan, Kemendagri dan Kementrian Desa RI di Kuansing bersama anggota DPR RI asal pemilihan Riau. "Ini yang kita idam-idamkan selama ini," katanya.

Bupati kembali mengingatkan agar para kepala desa serius dan mencatat setiap penyampaian soal kebijakan dana desa ini. Hal ini berguna agar masing-masing kepala desa itu tidak asal kelolah, karena dana ini harus dapat dipertangungjawabkan.

"Kami sudah pernah berikan ADD sekitar Rp60 juta. Denggan dana ini banyak kades dapat permasalahan dalam melaksanakan. Kini, datang lagi dana desa dari APBN. Tolong perhatikan ini agar dana ini tidak salah kelolah," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dalam sambutannya menegaskan, bahwa pemerintah pusat fokus membangun Indonesia pinggir yang dimulai dari desa. 'Dari 9 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk desa, tahun ini menjadi Rp20 triliun," katanya.

Menurutnya, pengalokasian dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya perlu dengan kualitas yang baik dan akuntabilitas. "Dan dituntut adanya perangkat desa yang baik," tegasnya. (dic/rtc)